Calon Gubernur Sulut Elly Lasut dan pasangannya Hanny Jost Pajouw. (Istimewa)
TALAUD – Kepemimpinan Bupati Elly Engelbert Lasut (E2L) di Kabupaten Talaud semakin disorot oleh berbagai pihak, termasuk Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Talaud. Dalam rapat Paripurna Tingkat II Persetujuan Ranperda APBD Perubahan 2024 menjadi Perda, beberapa masalah serius yang dihadapi masyarakat Talaud muncul ke permukaan, menimbulkan pertanyaan besar terkait kapabilitas E2L sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara.
Masyarakat Talaud mengeritik tindakan nekad E2L yang lebih konsentrasi memburu jabatan gubernur ketimbang menyelesaikan tugasnya sebagai Bupati Talaud.
Sederet masalah muncul dalam rapat Paripurna DPRD Talaud beberapa hari lalu;
Krisis Alokasi Dana Desa (ADD)
Salah satu masalah utama yang dikeluhkan adalah keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Hingga kini, kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum menerima gaji mereka sejak April 2024. Padahal, janji pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran gaji pada akhir Agustus 2024 tidak terealisasi.
“Ini menunjukkan ketidakmampuan E2L dalam mengelola anggaran daerah dengan baik dan berdampak langsung pada kesejahteraan aparat desa,” ujar salah satu perangkat desa yang mengikuti paripurna di DPRD Talaud.
Tunggakan Tunjangan dan Gaji ASN
Selain ADD, tunjangan tambahan penghasilan (TPP) ASN juga menjadi masalah besar. Pemerintah Kabupaten Talaud di bawah kepemimpinan E2L masih menunggak pembayaran TPP sejak Juni 2024. Hal ini termasuk gaji untuk Tenaga Harian Lepas (THL) dan tenaga kebersihan, yang semakin memperburuk kondisi ASN di daerah tersebut.
“Kegagalan dalam menyelesaikan kewajiban finansial ini menunjukkan manajemen yang buruk dan ketidakmampuan E2L untuk memprioritaskan kesejahteraan pegawai,” tutur anggota Fraksi PDI-P Talaud.
Pelayanan Kesehatan yang Buruk
Sebagai seorang yang berlatar belakang dokter, seharusnya E2L lebih peka terhadap persoalan pelayanan kesehatan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan di rumah sakit di Talaud sangat buruk. Fasilitas tidak memadai, obat-obatan sering kali tidak tersedia, dan banyak pasien harus dirujuk ke Manado. Hal ini mencerminkan ketidakpedulian E2L terhadap sektor kesehatan, yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi seorang pemimpin.
Masalah Hutang Pemerintah
Selain masalah operasional, hutang pemerintah Kabupaten Talaud kepada Bank SulutGo (BSG) juga menjadi beban yang harus segera diselesaikan. Pinjaman yang wajib dilunasi tahun ini masih menjadi tanda tanya besar, dan DPRD Talaud berharap pemerintahan E2L tidak meninggalkan hutang bagi pemerintahan selanjutnya. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan kewajiban ini bisa menjadi tanda bahwa E2L tidak memiliki kapabilitas untuk memimpin dalam skala yang lebih besar.
Aktivis PAMI Perjuangan yang mendapat keluhan masyarakat Talaud, Jefrey Sorongan mengatakan, beragam masalah di atas menunjukkan bahwa E2L belum mampu menuntaskan persoalan mendasar di Kabupaten Talaud.
“Ketidakmampuannya dalam mengelola anggaran, menyelesaikan masalah kesejahteraan ASN, dan memberikan pelayanan kesehatan yang layak menjadi bukti konkret bahwa E2L tidak layak untuk maju sebagai Calon Gubernur Sulawesi Utara,'” ungkap Sorongan, Senin (16/9/2024).
Lanjut Sorongan menyatakan, masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata dan meningkatkan kualitas hidup, bukan sosok yang terbukti gagal dalam mengelola daerah.
PAMI Perjuangan berharap, sebelum mempertimbangkan untuk maju sebagai Cagub, E2L sebaiknya fokus pada perbaikan di Kabupaten Talaud.
“Menuntaskan pembayaran ADD, TPP ASN, dan gaji THL, serta meningkatkan pelayanan rumah sakit adalah langkah mendesak yang harus diambil. Jika tidak, langkah E2L menuju Pilgub hanya akan menjadi langkah yang prematur dan tidak realistis,” pungkas Sorongan. (pbm)
