Sebuah catatan Kritis dan Renungan Keprihatinan Dari Ekonom Irwan Hasan, SE tentang tanah “PORODISA”
Talaud, Lambeturah24– Efek Domino dari Kacaunya pengelolaan APBD Talaud tahun 2025 yang berbuntut pada gagalnya Penetapan Perubahan APBD Talaud tahun 2025 menimbulkan dampak yang sangat luas dan merambah ke APBD Talaud Tahun 2026.
Kepada Redaksi Media Lambeturah24, Kamis (18/12/2025) Ekonom Senior Asal Talaud Irwan Hasan, SE menyatakan bahwa gagalnya penetapan Perubahan APBD Talaud tahun 2025, sangat berdampak luas bahkan berimbas pada tak terbayarkannya sebagian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan terlebih menjadi penyebab utama sempitnya ruang Fiskal pada postur APBD Talaud Tahun 2026.
“Kalau saya bisa sedikit berpendapat
bahwa APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen yang membawa tanggung jawab moral, dan penyebab utama dari sempit dan terbatasnya Ruang Fiskal pada APBD Talaud Tahun 2026 merupakan imbas dari kesalahan pengelolaan APBD tahun 2025 dan gagalnya Penetapan Perubahan APBD tahun 2025 menjadi titik kulminasi tak terbayarkan sebagian Gaji ASN padahal anggaran gaji yang tertata di APBD dikategorikan sebagai Belanja Wajib. (Mandatory Spending)”. Ujar Pria yang dijuluki Putra Piapi tersebut.
Selanjutnya Pria yang akrab disapa IH tersebut mengatakan bahwa Alih alih mendorong meningkatnya daya beli masyarakat (purchasing power) ataupun menciptakan lapangan pekerjaan, APBD Talaud tahun 2025 malah menimbulkan kisruh yang berakhir pada kesengsaraan Rakyat.
“APBD merupakan amanah rakyat yang wajib dikelola dengan adil, tanpa kebohongan, tanpa drama, sorong kiri ataupun sorong kanan terhadap kepentingan yang bukan peruntukannya, namun sejatinya APBD harus memberdayakan kelompok rentan, serta menjaga stabilitas menghadapi tekanan ekonomi dan sosial”. Tandas IH terdengar prihatin.
Berkaca dari kondisi yang ada, IH menilai bahwa Tahun 2026 ruang fiskal kabupaten kepulauan Talaud kian terkunci akibat dominasi belanja wajib. Data menunjukkan, pada 2024 dan 2025 belanja fleksibel (discretionary spending) hanya tersisa tidak lebih 15 persen dari total belanja daerah . Belum lagi APBD ada alokasi anggaran yang diproyeksikan terserap untuk program populis.
“Kondisi ini membuat APBD talaud 2026 kehilangan daya sebagai instrumen stabilisasi dan distribusi. Alih-alih memperluas basis penerimaan, strategi pertumbuhan berbasis utang justru mengunci ruang fiskal dan melemahkan daya dorong ekonomi. Kejadiaan itu ada di 2024 berimbas 2025 bahkan akan seterusnya, berhutang justru blunder terbesar karena tidak dialokasikan untuk hal produktif malah sarat kepentingan”. Tegas Suami tercinta dari Novita Lidya
Kemudian Pria kelahiran Desa Pulutan Talaud, 46 tahun silam tersebut menuraikan Dampak
Sempitnya Ruang Fiskal dan Hambatan Pembangunan Daerah:
Sempitnya Ruang Fiskal:
APBD Kehilangan Daya Dorong dimana Pemerintah Daerah sangat sulit memberi stimulus untuk pertumbuhan ekonomi karena dana terbatas.
Kebijakan fiskal harus disusun demi kepentingan jangka panjang Rakyat, bukan hanya menjawab kepentingan sesaat. Namun yang terjadi kecenderungan alokasi anggaran yang semakin tidak jelas, dan mudah sekali dirubah ditengah jalan tanpa berpikir dampak dari keserakahan ini. Dan akibatnya APBD tidak bisa berperan untuk mendorong pembangunan berkeadilan, makmur, justru malah semakin tereduksi”. Tandas Ayahanda tercinta dari Jonathan Hasan tersebut.
Hambatan Pembangunan Daerah:
Daerah juga mengalami ketimpangan fiskal, kesulitan membiayai layanan publik dasar dan pembangunan karena ketergantungan pada pusat.
Diakhir wawancara IH menuturkan bahwa Walaupun mungkin suaranya tidak pantas didengar tapi Sebagai Putra Talaud, Ia masih berharap walaupun sudah ditetapkan agar APBD 2026 haruslah mengutamakan fungsi produktif, seperti memperkuat institusi, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan sosial.
perlu adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan—baik politik, akademisi, maupun masyarakat sipil, dan adat bahkan semua yang terkait, karena Ia meyakini bahwa kerja sama yang bijak dapat melahirkan desain kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Talaud, daerah indah, porodisa namanya . Tidaklah pantas menangis selama lebih dua dekade karena keserakahan , karena salah kelola, karena keegoisan. AYOLAH kita bersama lagi, lihat kita sudah sangat tertinggal, kita pasti bisa.”. Pungkas Ketua DPC Partai Gerindra kabupaten kepulauan Talaud sambil mengajak masyarakat untuk tetap ambil peran dalam membangun daerah tercinta. “Ette, Massaruwenten”. (Red/*)
