Mitra, Lambeturah– Masih segar dalam ingatan publik dimana Ekar Korua putra dari pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Ratatotok Roy Korua melakukan aksi buka-bukan menghambur uang ke DJ Panda.
Hal ini menuai kecaman publik karena prilaku berfoya foya dari para pelaku tambang ilegal dengan menghamburkan uang hasil dari tambang rakyat dinilai telah melecehkan upaya Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, SE (YSK), yang telah memperjuangkan 30 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sulut melalui Kementerian ESDM pada 2025.
Perjuangan ini dinilai memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi penambang emas lokal dan menjadikan Sulut provinsi dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (QPR) terbanyak serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara legal.
“WPR di Ratatotok itu semestinya dikelola untuk menopang ekonomi masyarakat lokal yang rata rata memiliki penghasilan terbatas namun saat ini Wilayah Pertambangan Rakyat tersebut sebagian besarnya justru telah dikuasai oleh para cukong dengan kekayaan yang melimpah”. Ujar Warga yang meminta namanya dirahasiakan dengan alasan keamanan.
Warga tersebut menuturkan bahwa Para cukong yang bermain di tambang ilegal di Ratatotok itu tidak membayar royalti ke kas Negara malah justru dihamburkan ke Dj Panda, salah satu artis ibukota demi memuaskan libido pribadi.
“Para pelaku pengerukan kekayaan alam di Ratatotok yang menari diatas tambang Rakyat seharusnya menyetor royalty ke negara, bukan mencari kesenangan di dunia malam demi kepuasan libido pribadi, seperti yang dilakukan Ekar Korea, putra salah satu penambang ilegal di Ratatotok”. Tandas warga tersebut terdengar kecewa.
Ia menambahkan bahwa sudah waktunya Kejaksaan dan Polri bertindak tegas menghentikan praktek tambang ilegal dari para cukong yang hanya tau mengeruk kekayaan alam dan mengorbankan lingkungan dan kepentingan rakyat kecil yang jadi penambang.
Senada, Aktivis Sulut Jeffrey Sorongan mengutuk keras kejadian tersebut seraya meminta Gubernur Sulut Yulius Komaling agar mengevaluasi kembali soal WPR.
” Pak Gubernur harus hati hati soal memperjuangkan WPR jangan sampai tidak tepat sasaran, suda banyak contoh tidak baik yang di tunjukan mereka (Pelaku PETI). Dengan begitu kami berharap Gubernur YSK tahan dulu soal WPR,” Pinta Sorongan. (Red/***)
