SULUT, Lambeturah –Tokoh masyarakat Nusa Utara sekaligus Ketua LBH Gekira Partai Gerindra Dr. Santrawan T Paparang, SH.,MH.,M.Kn mendesak agar Gubernur Provinsi Sulut Mayjen (Purn) Yulius Selvanus, SE melalukan evaluasi kembali terhadap penempatan sejumlah pejabat esolon II yang mengklaim diri warga Nusa Utara, namun sebaliknya tidak mau beradaptasi dengan masyarakat Nusa Utara.
Dalam Siaran Persnya kepada sejumlah Media baru baru ini, STP (Sapaan familiar Paparang) mengatakan, penempatan pejabat esolon II yang tidak produktif, komunikatif, familiar serta tidak mampu menjabarkan kepentingan politik Gubernur YSK sanpai ke akar rumput, justru hanya akan menjadi beban pada pemerintahan Gubernur YSK.
“Jangankan bersosialisasi, membuka diri saja dengan warga Nusa Utara tidak mau. Diajak minum kopi saja tidak mau, bagaimana mungkin dia mampu mengsosialisasikan program kerja Gubernur di tingkat akar rumput jika tidak mau bertemu dengan maayarakat,” tegas pria asal Tamako, yang sejak 32 tahun lalu sukses menekuni profesi sebagai Lawyer di Jakarta.
Menurut dia, Gubernur YSK dalam rolling pejabat esolon 2 dan 3 sangat penting untuk menempatkan pejabat Nusa Utara yang benar-benar punya basis massa dan mengakar. “Bukan pejabat yang hanya doyan bermedsos dan mencari perhatian via media sosial. Saya saran pak Gubernur untuk waspada dengan kondisi ini,” saran STP dengan nada keras
Hal yang nyaris senada juga diungkapkan oleh Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Talaud (Germita) Pdt. Dr. Arnold Apolos Abbas, M.Th kepada Redasi baru baru ini.
Menurut Tokoh sentral Germita ini bahwa Gubernur YSK membutuhkan pejabat esolon II asal Nusa Utara yang rajin turun ke lapangan, menemui masyarakat di tingkat akar rumput dan menyerap aspirasi publik.
“Karena letak geografis Nusa Utara itu didominasi wilayah kepulauan, maka dibutuhkan pejabat pembantu gubernur YSK yang cekatan, energik serta suka menemui masyarakat. Bukan sebaliknya, menciptakan jarak dengan masyarakat,” Ujar Pendeta yang kenal santun tersebut.
Selanjutnya Sosok yang diketahui salah satu tokoh Organisasi Musyawarah Kabupaten Talaud (MUKAT) tersebut menuturkan bahwa perlu diakui memang sejak dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Utara, intensitas Gubernur untuk berkunjung ke Nusa Utara sedikit berbeda dengan kabupaten-kota lainnya di Sulut.
“Karena hal itu, maka Gubernur YSK membututuhkan pembantu dalam jajaran pemerintahan Provinsi Sulut yang peka dan mampu menyerap aspirasi masyarakat kepulauan. Artinya, Gubernur YSK butuh pejabat yang berkualitas,” jelas Abbas.(Pem/Red/HM***)
