MANADO – Situasi politik menjelang Pilkada di Sulut makin hari makin horor. Terlebih di daerah seperti Nusa Utara dan Bolmong Raya. Rakyat sudah mulai dipaksa untuk mau tidak mau, suka tidak suka harus memilih calon Gubernur yang tidak disukai masyarakat itu sendiri. Tindakan intimidasi ini makin masif bahkan sudah merangsek masuk dan menebar ke level elit politik dan pejabat daerah. Di Sitaro, ratusan Kapitalaung atau kepala desa dipaksa harus mendukung calon gubenur yang hasil surveinya cuma di permukaan tanah. Intimidasi dilakukan berlanjut dengan pemeriksaan masal kapitalaung di Polres, fenomena hukum dadakan yang tidak lasim dan terburu-buru untuk mengejar waktu. Hal yang sama terjadi Bolmong Raya, yang menyebabkan Tokoh BMR Firasat Mokodompit membuat Surat Terbuka untuk Prabowo dan Kapolri.
Situasi mirip orde baru sangat terasa setelah viral beberapa potongan video yang memperlihatkan pengakuan Kepala Desa menyatakan sikap memenangkan calon yang nyaris tidak menghasilan elektabilitas apa – apa di bawah paksaan Kapolsek.
Kemudian, testimoni sejumlah pelaku tambang, mereka disuruh mundur dan menghentikan seluruh aktivitas sebelum menyatakan dukungan kepada calon yang sama.
Pemeriksaan marathon terhadap hampir seluruh pejabat Sulut disinyalir berkaitan dengan misi memenangkan calon gubernur yang hingga H-30 cuma mengantongi tingkat kesukaan 3,8 persen berdasarkan survey resmi sebuah lembaga.
Kondisi politik yang sudah berada di ambang kekacauan ini dikhawatirkan akan
membelah kerukunan hidup masyarakat Sulut dalam dua ekstrim yang berpotensi berseteru selama Pilkada berlanjut.
Tokoh masyarakat Sulut Jeffrey Sorongan meminta Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto agar segera menghentikan taktik politik horor yang hanya akan membuat korban berjatuhan hanya karena kepentingan sosok calon gubernur yang tidak disukai masyarakat Sulut.
“Hentikan semua taktik kotor ini. Dulu kita menyudahi kekuasaan orde baru karena rakyat tidak mau diintimidasi. Lalu sekarang pola itu mau dihidupkan kembali? Ini pelanggaran HAM. Jangan bawa-bawa nama Prabowo Subianto. Belum tentu Prabowo tahu. Ini bisa muncul kekacauan di masyarakat,” desak Sorongan. (HUT)
