Sulut, Lambeturah– Ruang publik Kabupaten Kepulauan Talaud dihebohkan dengan beredarnya sebuah rekaman video yang diduga memuat percakapan antara anggota DPRD Talaud dari Partai Gerindra yang berinisial RK dengan seorang pengusaha berinisial LS alias Ko Lam.
Rekaman tersebut disinyalir membahas konspirasi pengadaan proyek revitalisasi demi mendapatkan keuntungan pribadi melalui gratifikasi pemberian fee hingga rencana pergeseran sejumlah kepala sekolah di wilayah kepulauan Talaud.
Menyikapinya hal ini, Ketua Relawan Kita Prabowo (Kipra) Kabupaten Kepulauan Talaud, Haryono Bowonseet mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemecatan terhadap oknum RK anggota DPRD Talaud yang diduga keras terlibat dalam makelar proyek.
“Kami dari relawan Kita Prabowo (Kipra) mendesak DPP Partai Gerindra untuk mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum RH dari kepengurusan Partai Gerindra serta Me-Recall yang bersangkutan dari keanggotaan dari DPRD kepulauan Talaud melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW)”. Ujar Bowonseet sambil berjanji akan secepatnya membawa kasus tersebut ke Aparat Penegak Hukum.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Talaud Irwan Hasan, merasa namanya di catut dalam rekaman tersebut tidak tinggal diam.
Pria yang dengan sapaan IH tersebut mengaku baru mengetahui adanya rekaman tersebut setelah dikirimi oleh seseorang pada pagi hari.
Tragisnya, dalam rekaman itu, dirinya justru dituduh melakukan manuver politik dan ada upaya untuk melengserkannya dari posisi Ketua DPC.
”Nama proyek saja saya tidak tahu, katanya saya manuver. Justru saya kaget karena sejak lama saya sudah merangkul teman-teman. Terkait jabatan, saya dengan senang hati jika sudah waktunya pensiun dan diizinkan oleh DPD 1 dan DPP. Kekuasaan itu tidak mutlak, hanya kasih yang mutlak,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan bahwa sejak awal kepemimpinannya, dirinya berkomitmen penuh untuk menjauhkan partai dari praktik-praktik koruptif seperti suap, komitmen fee proyek, maupun jual beli jabatan.
Lebih lanjut, Ketua DPC Gerindra Talaud Irwan Hasan mengimbau kepada para pengusaha lokal di wilayah Beo, Lirung, Kiama, dan Melonguane yang diduga telah menyetorkan sejumlah uang untuk investasi proyek agar segera meminta pengembalian secara baik-baik. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut sama sekali tidak melibatkan Gubernur maupun pihak keluarga penguasa.
Sentil Etika Pejabat Publik dan Budaya Talaud
Dalam pernyataannya, ia juga menyayangkan tindakan oknum pejabat publik yang memanfaatkan situasi sulit masyarakat demi keuntungan pribadi.
Menurutnya, tindakan pengecut yang mengandalkan konspirasi dengan menyerang dari belakang, itu sangat mencederai tatanan adat dan budaya masyarakat Talaud yang menjunjung tinggi keterbukaan dan keberanian berhadapan langsung.
”Orang Talaud terbiasa di depan, hadap-hadapan, saling menegur, bukan main belakang. Kalau itu ada, berarti dia tidak tahu budaya dan adat Talaud. Tolong hentikan menipu dan membodohi orang, rezeki semua sudah diatur oleh Tuhan,” tegasnya.
Di akhir penyataannya, Irwan Hasan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Talaud atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh oknum kader tersebut. Ia memastikan bahwa Partai Gerindra Talaud tetap solid di bawah satu komando Asta Cita dan masih memiliki banyak kader berkualitas yang memegang teguh integritas.
Sampai berita ini naik tayang Redaksi belum berhasil menghubungi oknum yang diduga anggota DPRD Talaud berinisial RK bersama lawan bicaranya berinisial LS alias Ko Lam untuk dikonfirmasi sehubungan beredarnya rekaman yang dinilai sebagai bagian dari praktek makelar proyek. (Koldius Maratade/Red/*)
