Pemkab Buktikan Komitmen Dalam Menjamin Kesehatan Masyarakat Minahasa Utara

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JGKWL) kembali torehkan prestasi dan buktikan komimennya dalam menjamin kesehatan masyarakat Minahasa Utara.

Hal ini seperti dikatakan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, bahwa Pemkab Minahasa Utara memprioritaskan pengalokasian anggaran yang memadai bagi program JKN sebagai bentuk komitmen Pemkab dalam menjamin kesehatan masyarakat Minahasa Utara.

”Pemkab berhasil merealisasikan Seratus Persen Iuran JKN bukan hanya sekadar angka, tapi ini adalah bukti dan komitmen serta merupakan bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan Minahasa Utara yang lebih sehat dan sejahtera”, ucap Bupati Joune Ganda

Hal senada juga disampaikan Kepala BKAD Minut Carla Sigarlaki terungkap pada saat kegiatan Rekonsiliasi Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Triwulan I Tahun 2025 dan Rekonsiliasi Perhitungan Kebutugan Anggaran Iuran JKN Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025 bertempat di hotel sentra bersama BPJS Kesehatan beberapa waktu yang lalu.

“Kabupaten Minahasa Utara, menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Utara yang berhasil seratus persen dalam merealisasikan kewajiban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atas seluruh segmen peserta yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat akun di tahun 2024,” ucap Sigarlaki.

Berdasarkan laporan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Kabupaten Minahasa Utara menjadi satu satunya diantara Kabupaten dan kota di Sulawesi Utara (Sulut) yang seratus persen realisasi penyetoran jaminan Kesehatan Nasional tepat waktu, tepat jumlah dan tepat akun Tahun 2024.

Disisi lain, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Manado Vriessyli Poluan mengatakan, atas keberhasilan ini, Minahasa Utara dinilai layak menjadi benchmark bagi kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara dalam hal ketepatan penyetoran iuran untuk tahun-tahun mendatang. “Kalau Pemkab Minut bisa kenapa pemda lainnya tidak bisa,” Ungkap Poluan. (Red***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *