Penulis Berita : Farner Hanggara, Biro Polda Sulut
BOLMUT, SULAWESI UTARA – Pekerjaan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sangkub Paket I Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp 18 Miliar, yang dikerjakan oleh PT Bukit Zaitun, menuai sorotan tajam.
Dari hasil penelusuran di lapangan terlihat sejumlah indikasi kerusakan pada konstruksi saluran irigasi yang menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan dan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Rp 18 Miliar itu bukan uang kecil. Itu uang negara. Itu uang rakyat. Uang yang seharusnya membuat petani Sangkub tersenyum karena airnya lancar.
Tapi yang terlihat di lapangan justru membuat rakyat bertanya: Kenapa beton Rp 18 Miliar ini sudah retak?
Dan kali ini, Publik tidak hanya bicara. Redaksi bawa buktinya. Foto di bawah ini adalah foto asli dari lapangan. Bukan ilustrasi. Bukan rekayasa.
Lihat sendiri. Nilai sendiri.
BAB I: Temuan Lapangan – Retak Memanjang, Bercabang Dan Horisontal
Di lapangan terlihat:
1. Retakan memanjang dan bercabang pada bagian dasar saluran beton.
2. Banyak retak horisontal di sepanjang drainase.
Kondisi fisik tersebut memunculkan dugaan bahwa kualitas hasil pekerjaan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Redaksi tegaskan: Retakan pada konstruksi beton, terlebih pada bangunan saluran irigasi, tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Retakan itu harus diperiksa untuk memastikan apakah hanya merupakan retak susut permukaan, atau berkaitan dengan persoalan yang jauh lebih serius:
– Apakah mutu betonnya tidak sesuai spesifikasi?
– Apakah proses pengerjaannya tidak sesuai standar?
– Apakah kondisi dasar konstruksinya tidak dipadatkan dengan benar?
– Apakah ketebalan betonnya dikurangi?
– Apakah volumenya dikurangi?
Dengan nilai anggaran mencapai Rp 18 Miliar dari uang negara, tentunya masyarakat berhak mendapatkan hasil pekerjaan yang berkualitas, sesuai spesifikasi teknis, serta memiliki daya tahan sebagaimana yang direncanakan.
Jangan sampai proyek yang baru selesai, sudah retak. Jangan sampai proyek yang baru diserahterimakan, sudah harus diperbaiki lagi dengan uang rakyat yang lain.
BAB II: Bedah Foto Bukti – Foto Ini Lebih Kuat Dari Narasi
Foto ini justru lebih kuat dari narasi di naskah. Karena yang terlihat bukan sekadar retak rambut:
1. Retak Memanjang di Sambungan Saluran
Terlihat jelas garis retak vertikal memanjang di dinding saluran, tepat di sambungan antar segmen. Ini yang paling berbahaya. Sambungan adalah titik lemah. Kalau sambungannya retak, air akan rembes dan menggerus tanah di bawahnya.
2. Beton Terkelupas dan Tidak Rata
Di bagian kanan, beton terlihat mengelupas, permukaannya kasar, dan agregatnya terlihat. Ini menguatkan dugaan bahwa mutu beton dan proses finishing-nya tidak sesuai spesifikasi. Beton yang bagus itu padat dan rata, bukan mengelupas seperti ini.
3. Dasar Saluran Kotor dan Tidak Terawat
Di dasar saluran terlihat puing, tanah, dan sisa dedaunan pisang yang menumpuk. Artinya saluran ini tidak berfungsi normal. Air tidak mengalir lancar, justru menggenang dan merusak beton dari dalam.
4. Tanah di Samping Saluran Tidak Dipadatkan
Tanah di samping saluran terlihat gembur dan longsor ke arah saluran. Ini menguatkan dugaan bahwa pekerjaan tanah dan pemadatan dasar tidak dilakukan dengan benar. Kalau dasarnya amblas, beton di atasnya pasti ikut retak.
Ini bukan retak susut biasa. Ini adalah retak struktural yang menunjukkan dugaan mutu beton, pemadatan dasar, dan kualitas pengerjaan tidak sesuai spesifikasi.
Kontraktor tidak akan bisa lagi berdalih “itu retak rambut” kalau foto ini yang bicara.
BAB III: Ini Bukan Soal Estetika, Ini Soal Umur Bangunan Dan Uang Negara
Proyek rehabilitasi jaringan irigasi pada dasarnya bertujuan mendukung kebutuhan air pertanian dan meningkatkan produktivitas masyarakat petani.
Saluran irigasi itu adalah nadi bagi petani Sangkub. Kalau salurannya retak, airnya bocor.
Kalau airnya bocor, sawahnya kering. Kalau sawahnya kering, petani yang rugi.
Karena itu, kualitas pekerjaan menjadi hal utama. Jangan sampai proyek yang menelan anggaran belasan miliar rupiah justru menyisakan persoalan konstruksi yang berpotensi mengurangi umur manfaat bangunan.
Bangunan yang seharusnya bertahan 20 tahun, jangan sampai hanya bertahan 2 tahun karena mutu betonnya diduga tidak sesuai.
Rp 18 Miliar itu seharusnya menghasilkan saluran yang kokoh, bukan saluran yang retak.
BAB IV: APH DAN BPK Diminta Turun Lpangan – Jangan Hanya Periksa Dokumen
Munculnya dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat pengawasan dan aparat penegak hukum.
Publik meminta dengan lugas kepada:
– Kejaksaan Negeri Bolmut
– Kejaksaan Tinggi Sulut
– Polda Sulut
– BPK RI Perwakilan Sulut
– BPKP Sulut
– Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Utara I
Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumen administrasi, tetapi perlu disertai pemeriksaan fisik secara langsung terhadap hasil pekerjaan.
Jangan hanya periksa kertas. Turun ke Sangkub!.
Lihat retakannya dengan mata kepala sendiri. Pegang betonnya. Ukur ketebalannya. Uji mutunya.
Sejumlah aspek yang patut diuji antara lain:
1. Mutu beton – Apakah Konstruksinya sesuai kontrak?
2. Ketebalan konstruksi – Apakah tebalnya sesuai gambar?
3. Dimensi saluran – Apakah lebar dan tingginya sesuai?
4. Kualitas pengerjaan – Apakah pengecoran dan perawatannya sesuai?
5. Kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) – Apakah volumenya tidak dikurangi?
Jika ditemukan adanya kekurangan volume, mutu beton tidak sesuai spesifikasi, atau penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
BAB V: Regulasi Yang Wajib Dijalankan APH Dan BPK
Supaya tidak ada lagi alasan “kami masih memantau”, Redaksi buka regulasinya:
1. Tentang Pengadaan – Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021, Pasal 8 dan Pasal 11, jo. Permen PUPR No. 14 Tahun 2020:
Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, gambar, dan kontrak. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah wanprestasi kontrak.
2. Tentang Mutu dan Pengawasan – UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61:
Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Jika bangunan retak karena mutu, penyedia wajib memperbaiki dan bertanggung jawab. Masa pertanggungjawaban kegagalan bangunan sesuai umur rencana.
3. Tentang Keuangan Negara – UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 15, jo. UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21:
Pengeluaran negara harus menghasilkan manfaat sesuai yang direncanakan. Jika Rp 18 Miliar tidak menghasilkan kualitas, maka ada dugaan kerugian negara.
4. Tentang Tipikor – UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3:
Jika ada pengurangan volume, pengurangan mutu, atau mark-up yang merugikan keuangan negara, maka ancaman pidananya adalah penjara 1-20 tahun, denda Rp 50 Juta – Rp 1 Miliar.
5. Tentang Pemeriksaan BPK – UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 6 dan Pasal 10:
BPK berwenang memeriksa fisik pekerjaan APBN. BPK wajib uji petik mutu beton dan volume pekerjaan. Bukan hanya periksa dokumen.
6. Tentang Pengawas – Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 dan Kontrak Pengawasan:
Konsultan pengawas wajib menolak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, dan wajib memerintahkan bongkar. Kalau pekerjaan retak tapi tetap dibayar 100%, maka pengawas dan PPK wajib diperiksa.
BAB VI: 5 Pertanyaan Yang Wajib Dibongkar Oleh APH dan BPK
- Berapa mutu beton yang dipakai? Mana hasil uji lab-nya?
Jika tidak ada uji lab, kenapa dibayar? Jika ada uji lab tapi tidak sesuai, kenapa diloloskan? - Berapa ketebalan beton yang dicor? Sesuai gambar atau dikurangi? Retak memanjang sering terjadi karena beton terlalu tipis. APH wajib ukur ulang.
- Berapa volume yang dibayar? Sesuai dengan yang dicor atau dilebihkan?Volume di kertas sering lebih besar dari volume di lapangan. Selisihnya adalah uang negara yang diduga hilang.
- Siapa yang mengawasi? Apa yang dilakukan pengawas saat retak mulai muncul? Pengawas tidak boleh diam. Jika pengawas diam, maka pengawas diduga ikut terlibat.
- Siapa yang menandatangani serah terima 100%? Serah terima adalah kunci. Siapa yang berani tanda tangan bahwa pekerjaan Rp 18 Miliar ini sudah 100% dan sesuai spesifikasi, padahal di lapangan retak?
Lima pertanyaan ini, kalau tidak dijawab dengan dokumen, dan apabila terbukti maka ini bukan lagi dugaan. Ini sudah menjadi bukti awal adanya penyimpangan.
BAB VII: Tuntutan Publik – 6 Langkah Konkret Dalam 7 Hari
Kepada APH, BPK, dan Balai Wilayah Sungai, Redaksi tantang dengan 6 langkah konkret:
- BWS Sulawesi Utara I segera turun ke Sangkub, ukur retakan, dan umumkan hasil uji mutu betonnya ke publik.
- BPK RI Perwakilan Sulut lakukan audit fisik – core drill beton, ukur ketebalan, dan hitung ulang volume pekerjaan.
- Kejari Bolmut dan Kejati Sulut sita dokumen kontrak, RAB, gambar, laporan harian, dan laporan uji mutu beton PT Bukit Zaitun.
- Periksa konsultan pengawas – Apakah mereka pernah menegur retakan ini? Apakah mereka pernah menolak pekerjaan yang retak?
- Periksa PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen – Apakah mereka tahu pekerjaan retak tapi tetap membayar 100%?
- Jika terbukti mutu tidak sesuai, perintahkan PT Bukit Zaitun bongkar dan perbaiki dengan biaya sendiri, dan proses hukum pihak yang terlibat.
Jangan sampai APH hanya menunggu laporan dari kontraktor. Turun langsung. Petani Sangkub menunggu.
BAB VIII: Untuk Petani Sangkub – Ini Air Kalian Jangan Diam!
Dan terakhir, untuk petani Sangkub yang sawahnya bergantung pada saluran ini:
Terima kasih karena kalian berani melapor. Terima kasih karena kalian berani menunjukkan retakan itu ke Redaksi.
Keberanian kalian dilindungi oleh konstitusi:
Pasal 28E dan 28F UUD 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan 8.
Uang Rp 18 Miliar itu bukan uang PT Bukit Zaitun. Uang itu adalah uang rakyat. Uang yang seharusnya membuat air mengalir lancar ke sawah kalian.
Jika saluran itu retak, yang dirugikan bukan APH. Yang dirugikan adalah petani yang padi-nya gagal panen karena airnya bocor.
Teruslah bersuara. Foto retakannya. Video-kan retakannya. Kirim ke Redaksi. Redaksi akan kawal sampai tuntas.
PENUTUP INVESTIGASI
REHABILITASI IRIGASI SANGKUB PAKET I Rp 18 MILIAR DIDUGA RETAK MEMANJANG, BERCABANG, DAN HORISONTAL – FOTO BUKTI SUDAH BICARA. INI BUKAN LAGI SOAL RETAK BIASA, INI DIDUGA SOAL MUTU BETON DAN VOLUME PEKERJAAN YANG HARUS DIUJI SECARA FISIK.
Kepada PT Bukit Zaitun dan pihak terkait, Redaksi mengingatkan: Kontrak masih berlaku. Garansi masih berlaku. UU Jasa Konstruksi masih berlaku.
Kepada APH dan BPK: Jangan hanya periksa dokumen. Turun ke Sangkub. Uji betonnya. Ukur volumenya. Buka RAB-nya.
Kepada Petani Sangkub: Terima kasih sudah berani melapor. Teruslah melapor. Redaksi akan kawal sampai tuntas.
Sampai hari ini, retakan itu diduga masih ada di saluran. Sampai hari ini, petani masih menunggu jawaban. Sampai hari ini, APH dan BPK masih ditunggu turun ke lapangan.
Kami masih menunggu. Petani Sangkub masih menunggu. Dan selama dugaan ini belum dibongkar, selama itu pula tulisan investigasi ini akan terus ditulis.
Kawal Dengan Fakta | Rawat Dengan Doa
LAMBETURAH24.COM – Dari Sulut Menuju Nusantara – Kawal Sampai Tuntas
Catatan Redaksi Investigasi:
Berita investigasi kombinasi ini disusun berdasarkan penelusuran lapangan Redaksi dan foto bukti lapangan atas kondisi fisik saluran irigasi Di Sangkub Paket I Tahun Anggaran 2025.
Seluruh dugaan dalam berita ini masih dalam tahap dugaan dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran hukum.
PT Bukit Zaitun, Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara I, PPK, konsultan pengawas, dan pihak-pihak terkait lainnya berhak atas praduga tak bersalah dan hak jawab seluas-luasnya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi. Jika ada dokumen uji mutu beton, dokumen serah terima, dan dokumen yang membuktikan pekerjaan sesuai spesifikasi, Redaksi akan mempublikasikannya secara proporsional. (Pemimpin Redaksi/FH/Tim)
